Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Media Breafing “Launching Data Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah”

 

Mahmudah Insan Saputri 


 Bersamaan dengan serangkaian kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (HAKTP), LRC-KJHAM mengadakan media breafing “Launching Data Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah” yang bertempat di Garasi Bertutur LRC-KJHAM yang beralamat di Jalan Kauman Raya No 61A, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang pada hari Senin (12/12). Pada media breafing tersebut dipaparkan mengenai situasi kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2022 “tutur  Nihayatul Mukharomah.selaku kepala divisi bantuan hukum”

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dipaparkan adalah kasus dari tahun 2021 ke 2022, dimana kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah semakin meningkat. Pada tahun 2022 tercatat ada 124 kasus yang dimonitoring dari LRC-KJHAM. Penanganan kasus dari tingginya kasus yang didampingi oleh LRC-KJHAM diantaranya adalah kasus kekerasan seksual menduduki tingkat tertinggi kekerasan terhadap perempuan yaitu sebanyak 104 kasus dari 124 kasus. Kemudian dilanjutkan dengan kasus kekerasan fisik serta kasus penelantaran.

Adapun beberapa kondisi khusus dalam kekerasan terhadap perempuan diantaranya yaitu, terdapat korban yang dampaknya sampai meninggal dunia , korban tersebut merupakan seorang anak pemerkosaan oleh orang tuanya sendiri, selanjutnya, Marital Rape atau kekerasan dalam perkawinan, dimana masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, serta dituduh melakukan tindak pidana, dan KSBE atau kekerasan seksual berbasis elektronik, dan masih banyak lagi kasus khusus yang terjadi di lapangan.

Tanpa disadari pelaku kekerasan tersebut mayoritas adalah orang – orang terdekat korban. Dari hal ini ruang aman menjadi terbatasi. Dipaparkan pula layanan yang disediakan terhadap korban antara lain yaitu layanan konseling, layanan medis, layanan psikologis, serta layanan bantuan hukum.

Diakhir acara media breafing tersebut, Tim Pers Biro Pena PMII Rayon Sains dan Teknologi menyimak closing statement dari narasumber. “Mari kawan – kawan para legal pendamping perempuan, teman – teman jurnalis, akademisi, serta mahasiswa, harus memastikan undang – undang yang baru disahkan agar dapat di implementasi dengan baik, karena pada pengalaman selama ini Undang – undang tersebut belum terlaksana dengan baik, yang harus dilakukan adalah tidak hanya besar nama ketika di sahkan saja tetapi harus menunjukkan aksi bagaimana aturan atau kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Launching Data Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah

Posting Komentar

0 Komentar