Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Aksi 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi Jilid 2

Aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 
Komisariat UIN Walisongo Semarang

Senin (03/02/2020) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat UIN Walisongo Semarang melakukan aksi demonstrasi di jalur pantura depan kampus 1 UIN Walisongo Semarang. Aksi ini diikuti oleh kader PMII dari berbagai rayon yang ada di komisariat UIN Walisongo Semarang. Terdapat sebanyak kurang lebih 100 kader yang ikut bergabung dalam aksi kali ini. 

Para demonstran mengawali aksi dengan long march dari depan gerbang kampus 2 menuju ke arah kampus 1 yaitu ke arah jalan pantura. Mereka mengadakan aksi 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi jilid 2 dengan membawa beberapa tuntutan diantaranya adalah;

Mendesak pemerintah mencabut kenaikan iuran BPJS. Hal ini perlu dituntut karena kenaikan BPJS semakin mencekik rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019, kenaikan iuran BPJS menjadi sebagai berikut: kelas III dari Rp. 25.500/bulan menjadi Rp. 42.000, kelas II dari Rp. 51.000 menjadi Rp. 110.000 dan kelas I dari Rp. 80.000 menjadi Rp. 160.000. Kenaikan BPJS ini mencapai 50% dari iuran sebelumnya sehingga sangat memberatkan untuk masyarakat golongan bawah.

Kemudian tuntutan kedua yaitu mendesak presiden Jokowi untuk mendukung penuh kinerja KPK dengan mengevaluasi kembali revisi UU KPK yang telah melemahkan kinerja KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya KPK maka kinerja dari para pejabat pemerintahan dapat termonitoring dan dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Sehingga sangat diperlukannya dukungan penuh dari Presiden untuk KPK dalam melaksanakan kinerjanya.

Tuntutan aksi yang ketiga adalah mendesak pemerintahan untuk segera merevisi UU Omnibus Law RUU CILAKA terhadap pasal-pasal yang memberatkan kaum buruh dan menuntut perancangannya secara terbuka. Dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ini tidak transparan sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa aturan tersebut telah ditumpangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan semakin menindas kaum buruh. 

Tuntutan terakhir adalah dengan meminta pemerintah mengkaji kembali terkait wacana pencabutan subsidi LPG 3 Kg. Karena jika dilakukan pencabutan subsidi LPG 3 Kg maka rakyat akan semakin menjerit untuk memenuhi kebutuhan dapurnya.

Dengan adanya aksi Peringatan 100 hari kinerja Pemerintahan Jokowi Jilid 2 diharapkan kedepannya pemerintahan Jokowi dapat lebih bijaksana dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Tentunya kebijakan tersebut harus berpihak kepada rakyat dan tanpa ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang mencari keuntungan. 

Ditulis Oleh: Vika Rachmania Hidayah

Posting Komentar

0 Komentar