Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Sentralisme dan Regionalisme: Membongkar Narasi Integrasi Indonesia Tahun 1950-an

doc.internet
Oleh: Lianita Anggraini*

Sejarah kontemporer Indonesia setelah pengakuan dan penyerahan kedaulatan atau dengan kata lain mencapai kemerdekaannya tidak bisa hanya disarikan dalam satu ungkapan saja, yaitu merdeka. Bahkan, uraian sejarah yang ada diliteratur pendidikan maupun uraian sejarah yang detil sekalipun tak akan mampu menggambarkan kompleksitas realitas sejarah empiris yang sesungguhnya terjadi. Jadi, jika ada yang membicarakan seluruh dinamika sejarah hanya dalam satu atau dua kata, maka sesungguhnya pembicaraan itu hanyalah sia-sia belaka. Karena bagaimana pun, yang katanya, “sejarah adalah hasil rekontruksi realitas di masa lalu” hanyalah sebuah bayangan tentang sesuatu di masa lalu dan tidak akan mungkin dapat diaktualisasi kembali di masa kini. Dengan kata lain, ungkapan di atas dapat diartikan bahwasanya sejarah hanyalah gambaran selintas fenomena tentang realitas yang kompleks di masa lalu.

            Akan tetapi, apabila ungkapan di atas dikerucutkan pada polemis otonomi daerah dan regionalisme maka ingatan akan peristiwa-peristiwa yang menantang keutuhan Indonesia bahkan eksistensi negara akan terlintas begitu saja. Meskipun menyadari bahwa sejarah merupakan hasil rekontruksi kritis atas realitas masa lalu dan tidak mungkin dapat diredusir dengan ungkapan-ungkapan yang mengandung slogan, tetapi tetap saja hari-hari di Indonesia dengan terpaksa melalukan peristiwa (redusir sejarah dengan ungkapan mengandung slogan-red) itu.

            Beberapa saat yang lalu, ungkapan yang mengandung bobot masalah regionalisme sempat memancing hasrat masyarakat daerah untuk mendapatkan tempat yang dianggap “layak” dalam konstelasi kenegaraan, otonomi, sebagai hak relatif yang dimiliki untuk mengurus masalah internal kedaerahan, dan desentralisasi atau problematik pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang terwujud dalam corak hubungan keduanya sehingga bisa dijadikan pula sebagai dasar hipotesis kesejahteraan yang paling awal. Indonesia dengan berbagai ragam kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilengkapi dengan melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) nya harus mampu menempatkan masing-masing sumber daya itu dalam konstelasi negara-bangsa dan hubungan antardaerah sebagaimana yang terwujud dalam administratif pemerintahan, pemakaian simbol integratif, dan aspek kultur lainnya serta kesempatan ekonomi masing-masing daerah. Maka jika dikatakan tugas negara untuk menjadikan seluruhnya dalam satu bingkai politik dan administrasi pemerintah itu masih kurang relevan. Pasalnya, pemerintah sebagai pengemban kehidupan kenegaraan juga harus berbuat sesuai dengan rasionalitas yang berdasarkan kesatuan bangsa.

            Dengan memandang keruntuhan Orde Baru, dimana Presiden Soeharto turun ketika rakyat sudah terluka parah dan negara sudah terancam oleh berbagai corak kekuatan disintegratif. Maka Wakil Presiden, B.J Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto yang tak lain adalah sosok yang dikagumi beliau. Meskipun didukung oleh legitimasi konstitusional, “Anak Mas” Orde Baru ini tidak mendapatkan legitimasi moral dan politik. Dimana ketika beliau memimpin di masa transisi itu, B.J Habibie berani mengeluarkan UU Otonomi Daerah 22/1999 dan pengaturan keuangannya UU 25/1999. Segala tinjauan mengatakan bahwa kedua undang-undang itu sebenarnya “too late” dan “too much and too soon”. Dikatakan demikian karena, seharusnya sudah sejak lama desentralisasi itu dijalankan dan adanya kedua undang-undang itu sesungguhnya memberikan tekanan kepada kabupaten karena undang-undang tersebut diberikan sekaligus ketika tradisi sentralitis yang otoriter masih kuat mencengkam kehidupan politik. Namun, mau tidak mau harus diakui adanya kedua undang-undang ini memiliki tujuan untuk mendekatkan hubungan antara rakyat dan negara tanpa menggerogoti hak-hak warga negara yang paling esensial, yakni kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemerintahan dan tidak hanya sekadar seremonial dan prosedural dalam kehidupan bernegara. Jadi, jika lahirnya kedua undang-undang ini dengan tujuan mengakhiri sentralisasi kekuasaan sekaligus menjaga integrasi negara, maka dari sudut wacana ideologis kedua undang-undang ini mengatakan hal lain. Pertama, negara telah bersedia mengakhiri kekuasaannya dalam pemegang monopoli wacana dan hegemoni makna (otoritarinisme telah berakhir-red) serta yang kedua adalah daerah diberi kesempatan untuk menjalankan ingenuity dan kreativitas untuk mengatasi masalahnya sekaligus untuk merintis usahanya dalam merancang masa depan dalam konteks negara kesatuan.

            Sebenarnya masih banyak jalan yang harus dilalui oleh Indonesia. Bahkan Gerakan Reformasi yang mengakhiri Orde Baru belum dapat merealisasi janji yang dilahirkannya. Tetapi, tanpa disadari jatuhnya Presiden Soeharto dan Orde Barunya dan dimulainya reformasi seakan-akan membawa Indonesia kembali pada tahun 1950, masa dekade pertamanya. Ketika tuntutan desentralisasi sedang menggebu-gebu, maka tiba-tiba pula masyarakat-bangsa disadarkan akan masalah desentralisasi dan otonomi bukanlah sekedar hubungan antara provinsi dengan pemerintah pusat, tetapi juga provinsi dengan kabupaten-kabupaten dan kabupaten dengan kecamatan-kecamatan. Adanya reformasi juga mengingatkan masyarakat-bangsa akan kompleksitas dari sebuah negara-bangsa yang bukan saja bersifat multietnis tetapi juga terdiri atas wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Regionalisme yang selama ini diberlakukan sebagai sesuatu yang “haram” kini dengan berbagai kedok politik dan argumen sosial-ekonomis bahkan antropologis mulai tampil ke permukaan.

            Sejarah mungkin tidak bisa memberikan petunjuk praktis tentang apa yang harus dilakukan agar negara mampu meraih cita-citanya dengan mudah, tetapi jika sejarah dipelajari dengan niat untuk mencari kebenaran maka rekontruksi masa lalu bisa menunjukkan berbagai corak jawaban yang diberikan masyarakat untuk menjawab tantangan sejarah.

*Penulis adalah Koordinator Divisi Kajian, Biro Pers dan Wacana 
Rayon Sains dan Teknologi Masa Juang 2016-2017

Posting Komentar

0 Komentar