Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Perlunya Kesadaran Geostrategi Bagi Indonesia

doc.internet
Oleh: Arbach Prakosa*

Sesuai dengan geopolitik dan geografisnya sebagai negara kepulauan, bangsa kita dapat mengembangkan konsep poros maritime. Negara ini memiliki empat titik strategi yang dilalui 40% kapal-kapal pedagang di dunia yaitu Selat Malak, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar yang bisa memberikan peluang yang besar untuk memfasilitasi Indonesia menjadi pusat industri perdagangan serta pelayaran maritim dunia. Untuk menghadapi hal tersebut, Indonesia seharusnya sudah siap dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi untuk menerima kapal-kapal luar negeri.

            Secara umum, peluang dan tantangan dalam mewujudkan poros maritim dari segi eksternal adalah derasnya arus globalisasi serta perubahan paradigma sektor industri dunia. Sedangkan, dari sisi internalnya, peluang dan tantangan itu sendiri meliputi: ketersediaan infranstruktur, SDM, penggunaan teknologi dan keamanan di laut. Dengan demikian, poros maritim, yakni: pengembangan SDM dan teknologi kelautan, pembangunan sektor ekonomi kelautan, pengelolaan sumber daya laut dan wilayah pesisir yang berkelanjutan, serta pembangunan sistem pertahanan dan keamanan berbasis geografi negara kepulauan dan pembangunan hukum maritim nasional.

            Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia belum memanfaatkan potensi maritimnya dengan baik. Terbukti dengan jumlah pelabuhan kita yang masih relatif sedikit untuk negara yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km. Sebagai perbandingan, panjang pantai Jepang adalah 34.000 km dan memiliki pelabuhan perikanan 50 km setiap garis pantai. Dari hal tersebut, Indonesia seharusnya memiliki satu pelabuhan untuk setiap 40 km.

            Dengan memandang realitas yang terjadi, Indonesia harusnya lebih memperhatikan infranstruktur laut karena laut merupakan sarana angkut paling murah dibandingkan dengan infranstruktur lainnya. Pembangunan infranstruktur yang baik (tepat sasaran dan sesuai geografis Indonesia) akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia sesungguhnya sangat beruntung. Dikatakan oleh Mahan, bahwa negara yang berbatasan dengan daratan tidak lebih baik dari negara yang langsung mengarah ke laut. Pemanfaatan posisi geografis secara bijak dan konsisten tidak hanya menguntungkan militer, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kekayaan suatu negara.

            Di era globalisasi sendiri, akses laut semakin memiliki peran yang krusial terhadap ekonomi suatu negara di dunia. Hampir seluruh negara di Benua Asia masih terjajah atau belum melakukan sistem ekonomi terbuka. Namun, negara-negara di belahan Asia dengan menakjubkan tumbuh menjadi ekonomi besar dunia, misalnya, China, Jepang, India dan Korea Selatan.

            Posisi Indonesia yang terletak di silang dunia memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk menuju arah manapun sekaligus menjadikannya sebagai penyebab terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru ekonomi nasional. Selain memberikan kemudahan akses untuk mengekspor produksinya, Letak geografis ini juga dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menyediakan jasa angkut dan pelabuhan bagi kapal-kapal yang lewat. Dengan mengembangkan industri baru berbasis maritim akan menawarkan peluang ekonomi yang sangat besar bagi investor dan perbankan. Pembangunan maritim tidak semata-mata seputar perikanan, perkapalan dan pelabuhan, tetapi juga mencakup beragam aspek lainnya untuk menunjang kemakmuran Indonesia, seperti pariwisata, energi baru dan terbarukan seperti energi panas laut, energi pasang surut, energi gelombang laut, bioteknologi, farmasi, dan kosmetik.

            Pembangunan sumber daya manusia di bidang maritim harus mulai dikembangkan oleh pemerintah jika ingin memajukan maritim Indonesia. Saat ini belum banyak universitas yang memiliki fakultas kelautan yang lulusannya diharapkan dapat menjadi masyarakat maritim kedepannya. Akademik yang mendidik para pelaut di Indonesia juga belum banyak, untuk mewujudkan poros maritim di seluruh tanah air terutama di kabupaten atau kota yang sebagian besar wilayahnya adalah laut. Selain itu, pemerintah perlu membangun berbagai balai latihan kerja di sektor kelautan karena adanya rasa enggan untuk melaut dan ketakutan terhadap laut menghalangi orang untuk mencari kekayaan melalui jalur perdagangan laut.

Jumlah nelayan di Indonesia memang banyak. Tetapi, mereka juga memiliki kendala untuk dapat melaut hingga Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE ). Ketidakmampuan melaut hingga ZEE ini bukan hanya dikarenakan keterbatasan fisik yang tidak  kuat menahan terjangan ombak , tetapi juga karena persoalan kapal yang tidak mampu menjangkau wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan nelayan  tidak bisa melaut dan tidak dapat menjangkau wilayah perairan tersebut yang jauh. Kapal tangkap ikan nelayan Indonesia masih berteknologi rendah sehingga kalah saing dibandingkan kapal-kapal negara Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

            Konsep poros maritim tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan konsep wawasan nusantara. Bahkan, dapat dikatakan bahwa poros maritim merupakan perwujudan dari wawasan nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara memandang bahwa wilayah laut merupakan satu kesatuan dengan wilayah darat, udara, dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya serta seluruh kekayaannya yang terkandung di dalamnya tidak bisa dipisah-pisahkan.

Konsep wawasan nusantara  diperkenalkan pada masa Soekarno, yang mana pada tahun 1957, melalui Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan wawasan nusantara adalah wawasan kebangsaan yang meneguhkan asas negara nusantara atau negara kepulauan.

             Dalam siding 13 Oktober 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan Archipelagic State Principle dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya hukum di Indonesia, yaitu pengumuman pemerintah mengenai “Perairan Negara Republik Indonesia. Dalam pengumuman itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan negara republik Indonesia adalah bagian wilayah negara republik Indonesia yang merupakan bagian dari perairan nasional berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.

            Sebagai negara kepulauan yang luas, laut yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sarana penghubung pulau bukan “pemisah”. Pulau-pulau yang tersebar secara terpisah di negara kepulauan Indonesia tetap merupakan satu kesatuan unit. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari tanah dan “air”, sehingga lazim disebut sebagai “tanah air”. Perwujudan tanah air sebagai satu kesatuan dianggap sudah sesuai dengan aspirasi dari falsafah Pancasila.

*Penulis adalah Koordinator Biro Keislaman
Rayon Sains dan Teknologi Masa Juang 2016-2017 dan ketua HMJ Matematika periode 2017

Posting Komentar

0 Komentar